Pemkab Sintang Teken Perubahan NPHD dengan KPU dan Bawaslu

SINTANG, BK – Bupati Sintang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Syarief Yasser Arafat melakukan penandatangan perubahan  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Sintang, di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan Setda Sintang, pada Jumat (3/7/2020).

Penandatangan perubahan NPHD tersebut dilakukan antara Syarief Yasser Arafat dengan Ketua KPU Kabupaten Sintang Hazizah dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang Fransiskus Ancis disaksikan anggota KPU Kabupaten Sintang, Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang Budi Harto.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Syarief Yasser Arafat menjelaskan, bahwa hari ini telah dilaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

“Di dalam Permendagri nomr 41 ini terdapat hal-hal yang krusial berubah dari NPHD yang sudah kita laksanakan di akhir 2019 lalu. Seperti tahapan pencairan sebelumnya harus tiga tahap, sekarang hanya dua tahap yakni 40 persen dan 60 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa, 40 persen ini pada 15 Juli 2020 harus sudah dicairkan. Hal lain yang krusial adalah harus merubah rincian anggaran menyesuaikan dengan protokol kesehatan karena masa pandemi Covid-19.

“Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan, mulai dari memverifikasi rincian perubahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu. Kami juga melibatkan Tim Inspektorat Kabupaten Sintang membimbing KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan perubahan rincian anggaran ini agar sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

Karena dana NPHD ini akan diperiksa oleh Tim Inspektorat. Setelah selesai diubah, barulah pihaknya melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu. Dalam Permendagri Nomor 41 tersebut, seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada harus sudah melaksanakan penandatangan NPHD paling lambat 9 Juli 2020.

“Kami berharap dengan selesainya perubahan NPHD ini, seluruh tahapan pilkada Kabupaten Sintang sudah mulai berjalan sebagaimana diamanatkan dalam PKPU yang terbaru,” pungkasnya. (*)

__Posted on
07/07/2020
__Categories
SINTANG