Pemkab, KPU, Bawaslu, Polri dan TNI Siap Laksanakan Pilkada

Sintang, BK- Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengikuti rapat koordinasi kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 pada Rabu, (10/6/2020), di Pendopo Bupati Sintang.

Pada kesempatan itu Jarot menyampaikan, bahwa keselamatan warga negara menjadi yang utama saat ini dan memang pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 sudah diprotes banyak lembaga di Indonesia.

“Banyak orang dan lembaga mengusulkan pilkada pada tahun 2021. Tetapi Presiden, Kemendagri, dan DPR RI tetap akan 9 Desember 2020 dengan alasan menjaga konsistensi berdemokrasi 5 tahun sekali pemilihan pimpinan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan melaksanakan pilkada,” kata Jarot.

Tidak hanya itu, menurut Jarot pelaksanaan Pilkada tidak dapat ditunda lagi meskipun ada wabah corona yang masih melanda Kabupaten Sintang. Menurutnya penangan pandemic corona harus ditangani oleh Bupati tidak bisa ditangani oleh Penjabat Bupati.

“Alasan lainnya, soal penanganan penyebaran virus corona yang masih diperlukan langkah yang kuat dan stratetgis. Di saat pimpinan di daerah ada saja, penanganan belum optimal, apalagi akan dipimpin oleh penjabat bupati,” terangnya.

Saat ini kata Jarot, Ada 240 kepala daerah yang akan berakhir 17 Februari 2021. Maka kekosongan kepemimpinan di daerah dikawatirkan mengganggu perang dengan corona. “Pemerintah pusat maunya jangan sampai diisi oleh pejabat bupati,” terang Bupati Sintang.

“15 Juni 2020 seluruh tahapan akan diaktifkan, saya yakin aman dari Covid-19 jika kita semua disiplin dengan protokol kesehatan. Kerja gugus tugas penanganan virus corona di Kabupaten Sintang akan menjadi lebih ekstra,” lanjutnya.

Pemerintah pusat sudah memutuskan pilkada 9 Desember 2020 harus dilaksanakan dan daerah wajib melakukan persiapan dengan tetap menjalankan secara ketat protokol kesehatan. Soal kekurangan dana, akan ada anggaran tambahan dari APBN untuk pengadaan APD petugas di Pilkada nanti.

Pemkab Sintang kata Jarot siap bantu APD untuk tim KPU sampai anggaran pembelian APD oleh KPU sudah tersedia. Gedung yang akan dipakai pada tahapan pilkada harus di semprot desinfektan. Pemerintah pusat menargetkan 77 persen pemilih bisa ikut dalam proses pilkada maka sosialisasi kepada masyarakat sangat penting. Jangan sampai pelaksanaan protokol kesehatan menganggu kualitas demokrasi .

“Saat ini sudah 98.68 persen warga Kabupaten Sintang sudah rekam KTP elektronik. Pembentukan Desk Pilkada harus segera. Dukungan tokoh masyarakat, organisasi, tokoh adat, tokoh agama juga penting supaya pilkada Sintang sukses,” tambah Bupati Sintang. (*)

__Posted on
06/10/2020
__Categories
SINTANG