Dewan Ajak Masyarakat Berperan Aktif Awasi Penggunaan Dana Desa

Sintang, BK – Belum lama ini, Polres Melawi menyerahkan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa yang menjerat mantan Kepala Desa (Kades) Ella Hulu ke Kejaksaan Negeri Sintang.

Diketahui, dari hasil hitungan BPK, kerugian negara yang diakibatkan Kades tersebut berjumlah Rp850 juta. Kasus ini pula mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa.

Menurut Santosa, sudah sepantasnya mantan Kades yang bersangkutan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Sebab dari intruksi Kementrian Keuangan, bahkan Presiden Republik Indonesia sudah jelas, bahwa Dana Desa ini harus dioptimalkan untuk membangun desa.

“Sudah jelas peruntukannya untuk membangun desa, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Maka dari itu, perbuatan tidak terpuji itu sudah sepantasnya mendapat hukuman yang setimpal. Tentunya sesuai hukum yang berlaku di negeri kita ini,” ujarnya, Sabtu (5/10/2019).

Agar hal serupa tak terjadi di Kabupaten Sintang, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama menjadi kacamata pemerintah dalam hal pengawasan pengunaan Dana Desa tersebut.

“Peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan dalam pengawasan ini. Termasuk juga stackholder yang ada di tingkat kecamatan. Semua itu kita lakukan untuk memajukan desa agar dapat mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengimbau untuk Kepala Desa, jangan jalan sendiri dalam pengelolaan Dana Desa. Haruslah libatkan jajaranya pemerintahan desa, bahkan masyarakat sekali pun, agar pengunaannya benar-benar tepat sasaran.

“Desa sudah diberikan perhatian oleh pemerintah melalui program Dana Desa. Manfaatkan itu semaksimal mungkin untuk membangun Desa,” pungkasnya. (sai)

 

 

 

__Posted on
10/05/2019
__Categories
BERITA TERKINI, SINTANG