Pemerintah Harus Lakukan Pembinaan PKL

Sintang, BK- Anggota DPRD Sintang, Herimaturida meminta kepada pemerintah tidak hanya melakukan penertiban terhadap bangunan liar atau ilegal, tapi juga harus bertanggung jawab melakukan pembinan, pemberdayaan, serta penataan PKL.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan Perpres Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Perdayaan PKL, serta Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.”Kalau aturan ini dijalankan, maka estetika kota, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas jalan
dapat terjaga dengan baik,” kata Heri Maturida, belum lama ini.
Dikatakanya, bahwa DPRD Sintang sangat mendukung upaya dan kerja keras Pemkab Sintang untuk melakukan penertiban. “Semua akan kita dukung, tetapi juga harus ada pembinaan serta penataan PKL. Sehingga mereka yang ditertibkan tidak kebingungan lagi untuk mencari tempat,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh bangunan yang terindikasi ilegal harus ditertibkan dengan tuntas tanpa terkecuali. Pemerintah, jangan setengah hati menertibkan PKL. ”Nanti ada kecemburuan. Kalau mau ditertibkan, kita tertibkan semua,” saran dia.
Selain itu, Herimaturida juga meminta kepada Satpol PP Sintang untuk lebih proaktif lagi terjun kelapangan serta melakukan mapping area sebelum menertibkan bangunan liar yang mengganggu ketertiban jalan umum.
“Harus proaktif. Jika tidak, Sintang akan dijamuri bangunan liar,” pintanya.
Tidak ada alasan bagi Satpol PP Sintang tidak melakukan penertiban terhadap PKL serta bangunan liar permanen maupun yang tidak. Sebab, Pemerintah Daerah Sintang sudah ada payung hukum dalam mengambil tindakan tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum. “Ini tugasnya Satpol PP kita dalam menegakan peraturan daerah yang sudah dibuat,” ujarnya. (Dedex)

__Posted on
08/09/2018
__Categories
Uncategorized