Tertibkan Aktifitas Bongkar Muat Barang

Sintang,BK – Sejumlah warga mendesak pemerintah melakukan penertiban terhadap aktifitas bongkar muat dibadan jalan yang semakin marak di areal pasar Sungai Durian.  Kegiatan bongkar muat disisi kiri dan kanan badan jalan dikeluhkan pengendara dan dinilai mengganggu aktifitas lalu lintas.

Satu diantara warga Sintang, Herman mengaku sangat terganggu dengan aktivitas tersebut, pasalnya bongkar muat yang dilakukan memakan badan jalan dan saat- saat jam padat. Sehingga penyempitan jalan berujung pada kemacetan.

“Aktifitas ini sudah setiap hari dan bukan hal yang baru, sebenarnya kita sangat terganggu sebab kita setiap hari lewat karena tinggal dilingkungan pasar. Saya rasa semua warga juga merasakan dan mengeluhkan hal yang sama, hanya tak enak saja sebab kita juga tinggal di situ,,” kata dia.

Ia mengatakan jalan yang memang sempit di areal pasar, menjadi semakin sempit dengan tak teraturnya parkir dan bongkar muat yang dilakukan. Bahkan pukul 09.00 Sudah banyak yang membongkar barang,  parkir dan menjamurnya PKL  dibadan jalan sehingga macet dan warga susah lewat.

“Bisa kita lihat kalau hari Senin sampai Jumat, di wilayah Sungai durian ini sangat macet, karena banyak PKL yang menjamur di pinggiran jalan. Belum lagi aktifitas bongkar muat  barang yang sembarangan tempat,” keluhnya.

Maka dari itu,   Ia berharap kepada Pemerintah Deerah segera menertibakan PKL serta aktifitas bongkar muat barang yang dapat menganggu ketertiban umum serta memperlambat akses lalu lintas di wiilayah Sintang.

 “harusnya pemerintah menyiapkan lokasi atau tempat khusus untuk aktifitas bongkar muat barang. Sehingga, keberadaan mereka tidak lagi mengganggu aktifitas lalu lintas,” harapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Sintang, Herimaturida meminta kepada pemerintah bukan hanya melakukan penertiban terhadap bangunan liar atau ilegal, tapi juga harus bertanggung jawab melakukan pembinan, pemberdayaan, serta penataan PKL.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan Perpres Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Perdayaan PKL, serta Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

”Kalau aturan ini dijalankan, maka estetika kota, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas jalan dapat terjaga dengan baik,” kata Heri Maturida, belum lama ini.

Dikatakanya, bahwa DPRD Sintang sangat mendukung upaya dan kerja keras Pemkab Sintang untuk melakukan penertiban.  “Semua akan kita dukung, tetapi juga harus ada pembinaan serta penataan PKL. Sehingga mereka yang ditertibkan tidak kebingungan lagi untuk mencari tempat,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh bangunan yang terindikasi ilegal harus ditertibkan dengan tuntas tanpa terkecuali. Pemerintah, jangan setengah hati menertibkan PKL. ”Nanti ada kecemburuan. Kalau mau ditertibkan, kita tertibkan semua,” saran dia.

Selain itu, Herimaturida juga meminta kepada Satpol PP Sintang untuk lebih proaktif lagi terjun kelapangan serta melakukan mapping area sebelum menertibkan bangunan liar yang mengganggu ketertiban jalan umum.

“Harus proaktif. Jika tidak, Sintang akan dijamuri bangunan liar,” pintanya.

Tidak ada alasan bagi Satpol PP Sintang tidak melakukan penertiban terhadap PKL serta bangunan liar permanen maupun yang tidak. Sebab, Pemerintah Daerah Sintang sudah ada payung hukum dalam mengambil tindakan tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.  “Ini tugasnya Satpol PP kita dalam menegakan peraturan daerah yang sudah dibuat,” ujarnya.  (Dedex)

__Posted on
08/08/2018
__Categories
SINTANG