Desa Masuk Kawasan Hutan Harus Segera Di Bebaskan

SINTANG, BK– Wakil Ketua DPRD Sintang Sandan memandang pengubahan status kawasan Hutan menjadi kawasan pemukiman di sejumlah Desa di Kecamatan Ambalau harus segera dilakukan.

Menurutnya, Masyarakat dirugikan, bila pemukimannya tetap berstatus kawasan hutan. “Harus segera dikeluarkan dari kawadan hutan. Kasian masyarakat yang memiliki tanah di desa tersebut “kata Sandan belum lama ini.

Ia menambahkan, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau ulang kawasan hutan yang ditetapkan. Lantaran penduduk Ambalau sudah lama bermukim jauh sebelum kawasan hutan ditetapkan.

Padahal, menurut Sandan, masyarakat Ambalau menggantungkan hidup dengan bercocok tanam. Yakni berladang dan berkebun. “Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika tidak boleh bercocok tanam di lahan sendiri,” katanya.

Sementara sebelumnya,  Camat Ambalau Iskandar mengatakan separuh desa di Ambalau masih masuk dalam kawasan hutan. Pemerintah kini berupaya membebaskan agar kawasan tersebut diubah statusnya. “Ada 33 desa di kecamatan Ambalau. Sebagian masih berstatus kawasan hutan,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar dengan lahan masih berstatus hutan sangat berdampak bagi masyarakat. Warga sulit mendapatkan legalitas lahan meski sebagai pemilik. Ladang dan perkebunan yang digarap tidak bisa dibuatkan sertifikat. “Alas hak tanah sulit didapat kalau masih berstatus kawasan hutan. Kalau sudah diubah minimal SKT bisa diurus,” kata Iskandar.

Iskandar menambahkan untuk desa yang wilayahnya masuk kawasan hutan, sebagian diantaranya ada pemukiman penduduk. Karena itu, masyarakat tetap mengolah lahan, sesuai mata pencaharian penduduk. “Berladang dan berkebun,” katanya.

Seperti diketahui, Ambalau merupakan kecamatan paling ujung di kabupaten Sintang. Wilayahnya, secara geografis berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Luas alamnya, paling besar di Sintang. Yakni luas Ambalau sekira sepertiga dari kabupaten Sintang.

Terpisah, Bupati Sintang Jarot Winarno mendorong masyarakat Ambalau membentuk Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes) dalam mengelola hasil hutan.  Pembentukan tersebut sesuai dengan koordinasi pemkab Sintang kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Tapi harus masyarakat langsung mengelola,” kata Jarot.(jie)

__Posted on
02/10/2018
__Categories
BERITA TERKINI, MELAWI