Askiman: Kelola Dana Desa Dengan Baik

Sintang, BK- Wakil Bupati Sintang Askiman minta kepala desa untuk mengelola dana desa dengan baik. Pengelolaan dana desa saat ini sudah diawasi dengan ketat dan dikontrol langsung oleh Pemerintah Pusat, terutama dalam hal tata kelola keuangan.
“Kami mohon kepada yang hadir dalam acara ini dapat memahami apa yang menjadi pembahasan bagi kita agar kegiatan diseminasi dana desa dapat kita kelola dengan baik,”. Ujar Askiman ketika memberikan paparan pada acara penyebaran informasi tentang dana desa yang dibuka oleh Dirjen Dana Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Boediarso Teguh Widodo Jumat, (3/11/2017), di Gedung Pancasila Sintang.
Saat ini kata Dia, desa menjadi sasaran prioritas pembangunan yang diperkuat oleh satu paradigma membangun desa dan desa membangun,” ini dipandang penting mengingat desa sebagai pondasi yang kuat dan merupakan salah satu titik awal dari pembangunan di Negeri ini, sehingga pembangunan bukan dimulai dari atas kebawah melainkan dari bawah ke atas,
“Maksudnya kita membangun dari pinggiran dari perdesaan dari daerah tertinggal, dan kita ingin memperhatikan serta melihat aspirasi masyarakat, maka dari itu kita akan serap dalam perencanaan pembangunan kita,”. kata Askiman.
Sekali lagi Askiman berharap kepala desa dan perangkat desa perlu bekerja secara maksimal. Patuhi ketentuan yang ada, karena pengawasan dalam memantau progress pembangunan yang dilaksanakan dengan dana desa sangat ketat, sehingg kepala desa harus mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa sebaik-baiknya.
“Pada kesempatan ini saya berharap kepada para camat dan Kepala Desa untuk dapat mendengarkan serta memberikan saran dan masukan yang lebih tepat tentang pengelolaan dana desa, karena Pemerintah saat ini semakin tegas dalam mengawal dan mengawasi yang berkaitan dengan dana desa ini, agar kedepannya kita tidak ada celah lagi untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa,” pesan Askiman.
Sementara Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI mengatakan seperti diketahui di Kabupaten Sintang ini memiliki total APBD 1,7 T dengan serapan anggaran mencapai 97% persen 1,7 T lebih itu di transfer ke daerah termasuk dana desa, karena itu kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang masih sangat kecil, tentu kedepan pihaknya berharap agar PAD Kabupaten Sintang dari pajak maupun retribusi dan sumber pendapatan lainnya bisa lebih ditingkatkan menuju kemandirian masyarakat.
“Belanja yang berkualitas adalah belanja yang produktif, efisien, efektif dengan prinsip prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik untuk sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, karena kehadiran Pemerintah tidak lain memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Boediarso menuturkan dana untuk pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan terutama belanja modal, belanja yang bisa memberikan dampak mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sintang.
“Tentu dana tadi dikelola secara efisien secara efektif dan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung perbaikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat,” tuturnya.(ono)

__Posted on
11/06/2017
__Categories
SINTANG