Ratusan Miliyar Dana Untuk Perbatasan Mengalir

Sintang, BK- Perhatian Pemerintah Pusat dalam membangun perbatasan terus meningkat, pasalnya, di tahun 2016 ini, Pempus menggelontorkan dana berkisar ratusan miliar yang diperuntukan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

“Pada tahun 2016 kawasan perbatasan kembali mendapatkan bantuan dana kurang lebih ratusan miliar.” kata Kepala Badan Pengelolan Perbatasan Daerah Sintang, Kartiyus,  belum lama lagi.

Kartiyus memastikan bahwa saat ini Pemerintah Pusat tidak lagi memandang sebelah mata pada kawasan perbatasan. Sebab, lembaga kementrian yang ada di pusat telah diintruksikan oleh Prisiden Republik Indonesia untuk fokus membangun perbatasan yang ada di wilayah semua indonesia tanpa terkecuali lagi.

“Kita sering protes juga mengapa pembangunan kawasan perbatasan selalu berbasis PLBN. Kabupaten dan Kecamatan yang tidak ada PLBN jauh dari sentuhan pembangunan, ini yang terus kita suarakan hingga ketingkat Pemerintah Pusat. Sehingga membuahkan hasil, untuk pembangunan kawasan perbatasan,” kata dia.

Menurutnya, ada tiga aspek yang harus dipandang jika ingin memajukan dan mengmbangkan kawasan perbatasan, pertama kedaulatan NKRI harus diutamakan, Kemananan harus tetap dijaga dan ketiga baru Kesejahteraan yang memadai untuk kawasan perbatasan.

“Sekarang kita boleh bersyukur mulai tahun depan Pemerintah pusat akan kembali menggelontorkan dana begitu besar dalam membangun kawasan perbatasan,  dan ini merupakan perintah presiden dalam membangun kawasan perbatasan,” ujarnya.

Karitus mengatakan,  Sintang memiliki dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kedua kecamatan itu pun meliputi, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.  Dilihat dari kondisi Ketungau Hulu sudah jauh lebih baik dibandingkan Ketungau Tengah.

“Upaya yang akan kita lakukan kedepan adalah dengan terus melakukan koordinasi antara kementrian lembaga karena sifatnya, lembaga koordinatif dengan mengkorinasikan semua pembangunan di seluruh kementrian lembaga.

“Berdasarkan Pasal 361 UU 32 No 2014 jelas  bahwa tugas pembangunan kawasan perbatasan itu adalah kewajiban pemerintah pusat , bukan Pemerintah Daerah setempat,” tegasnya. (jie)

__Posted on
01/10/2017